Seperti penegakan hukum, kondisi sepak bola di negeri ini — meminjam istilah Susilo Bambang Yudhoyono — sangat memprihatinkan. Keduanya sudah ada di taraf yang menjemukan dan memuakkan. Dalam beberapa kasus, hukum bahkan mendadak nihil. Hal tersebut diperparah dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang justru diisi keparat-keparat degil yang membuat proses penegakan hukum menjadi sekadar formalitas. Budayawan Radhar Panca Dahana bahkan menyebut hukum di negeri ini harus dihukum.
Sepak bola pun demikian. Sumber daya manusia nirempati dengan keterbatasan pengetahuan dan logika, serta mereka yang hanya mengedepankan jargon-jargon penakik afinitas, justru punya kuasa untuk mengelola sepak bola di negeri ini. Orang-orang tanpa kecakapan perihal pengelolaan manajerial ini jelas tak layak diberi kuasa dalam menentukan arah kebijakan sepak bola negeri ini. Mereka tak punya kapabilitas dalam memikirkan langkah-langkah strategis apa yang mesti dilakukan. Sepak bola, di Indonesia, akhirnya hanya menjadi panggung buram yang tak jelas lakon dan sandiwaranya.
Dengan perpaduan yang serba tidak menjanjikan seperti itu, sikap apatis adalah sebuah keniscayaan. Orang-orang — yang dulu begitu mencintai sepak bola nasional dengan setangkup harapan — tak peduli lagi dengan kasus pengaturan skor, pemukulan wasit, penyelewengan kewajiban yang dilakukan pihak klub — termasuk membayar gaji dan biaya sewa stadion — yang setiap tahun terus muncul. Buah ketidakcakapan para pengelola sepak bola akhirnya mereproduksi kekarutmarutan tersebut dari waktu ke waktu. Bayangkan, sejak dirilis ulang dalam format baru, proses legalitas klub dan proses verifikasi masih menjadi isu utama bahkan setelah kompetisi sepak bola tertinggi di negeri ini sudah digulirkan (secara paksa).
Jika Anda punya banyak waktu luang, mungkin Anda bisa mengumpulkan arsip-arsip sepak bola nasional. Saya berani menjamin bahwa permasalahan yang terjadi sifatnya repetitif. Bertahun-tahun para pencinta sepak bola menyerukan perubahan, berkali-kali pula orang-orang yang seharusnya lengser selalu bisa berkelit dan memegang tampuk kekuasaan. Berkali-kali terancam dihukum FIFA, seringkali pula Indonesia berhasil lolos dari hukuman. Hingga puncaknya, sepak bola Indonesia sempat dipimpin oleh persona dari balik bui. Hal itu jelas sebuah pencapaian, yang sayangnya sangat memalukan.
Dalam konteks sepak bola, Indonesia nyaris punya segalanya. Indonesia punya orang-orang dengan fanatisme yang mungkin jika disusun bisa membentuk tangga menuju firdaus. Dengan rakyat lebih dari 200 juta, Indonesia jelas jadi pasar yang potensial bagi sepak bola dalam negeri. Dilihat dari sudut pandang potensi industri, sepak bola Indonesia bisa hidup dengan sendirinya, seharusnya. Tapi, untuk hal prestasi, agaknya bulu roma mesti bergidik ketika sepak bola nasional harus disandingkan dengan kata prestasi. Prestasi fenomenal Indonesia sepanjang sejarah persepakbolaannya mungkin hanya ketika berhasil menahan imbang Uni Soviet pada Olimpiade 1956. Kisah itu kemudian terus direproduksi dari tahun ke tahun, karena barangkali, untuk mengulanginya, kita masih jauh dari mampu.
Dengan segala hormat, rasanya sepak bola Indonesia memang bukan tempat meraih prestasi. Dari tahun ke tahun selalu muncul talenta-talenta yang dikatakan berbakat, bermasa depan cerah, dan bisa memberi perubahan serta angin segar bagi persepakbolaan Indonesia. Namun, hingga kini, prestasi Indonesia pun masih nihil. Orang-orang dungu melahirkan kompetisi bobrok. Kompetisi yang penuh dengan borok itulah yang akhirnya menghasilkan tim nasional — yang lagi-lagi — sekadar ada.
Iklim olahraga Si Kulit Bulat di Indonesia jelas sudah tak lagi sejuk. Kompetisi yang tak sehat, tim nasional yang tak jelas programnya, hingga klub-klub yang merasa punya kewajiban sekaligus hak untuk menunggak gaji para pemainnya — meski tidak semua, dan beberapa alasan lain membuat wacana untuk menghapus sepak bola rasanya menjadi sah-sah saja. Menghapus sepak bola dari daftar olahraga yang mesti disorot dan digemari rasanya mesti dipilih. Biarkan sepak bola dibenahi dari remang yang minim sorotan. Mungkin langkah menghapus sepak bola ini bisa dikategorikan sebagai langkah moratorium.
Namun, untuk memastikan pembenahan berjalan dengan benar, pembancuhan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengelola sepak bola adalah sebuah keharusan. Tanpa pembancuhan, arsip-arsip sepak bola nasional berikutnya hanya reproduksi kekarutmarutan yang didokumentasikan. Dan beberapa tahun kemudian, Anda akan melihat tulisan yang serupa. Apa pun alasannya, meminjam istilah Radhar Panca Dahana di atas, sepak bola Indonesia rasanya perlu dihukum.