Sepakbola yang Seksi di Mata Politisi

Selantang apapun kita, penggemar olahraga, menyebut bahwa olahraga wajib dipisahkan dari ranah politik, maka bisa dipastikan suara itu akan bungkam dengan sendirinya. Dengan massa dalam jumlah besar, dunia olahraga terutama sepakbola, memang sangat seksi di mata para politisi. Dari sinilah mereka dapat mendulang simpati dan dukungan publik.

Caranya? Beragam. Namun yang paling klasik sekaligus mudah dihafal adalah jor-joran di bursa transfer pemain saat memasuki tahun-tahun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Tak perlu kaget andai mengetahui sebuah klub tiba-tiba bermanuver dengan merekrut banyak pemain bintang dan mencanangkan ambisi tinggi berkompetisi.

Di Indonesia sendiri, utamanya tahun 2020 kali ini, sudah banyak politisi yang coba merebut hati para suporter sepakbola karena Pilkada. Ada yang mengklaim dirinya sebagai dulur (saudara) para Bonek (pendukung Persebaya), Bobotoh garis keras (fans Persib), penggemar PSIS sejak masih balita, hingga Uda-nya seluruh The Kmer’s (suporter Semen Padang).

Layaknya kebiasaan para politisi, beraneka macam janji mereka sebutkan satu demi satu. Namun seperti yang biasa terjadi, janji-janji itu cuma harapan palsu. Kalaupun ada yang jadi kenyataan, umumnya berlangsung sesaat saja. Ya, para politisi itu pun laiknya kacang yang lupa akan kulitnya. Tujuan merebut simpati para penggemar sepakbola hanyalah melanggengkan jalan mereka menuju kursi jabatan yang diincar.

Alhasil, banyak politisi yang malah menghadirkan kerusakan di ranah olahraga, terutama sepakbola. Kasus-kasus penunggakan gaji, operasional yang macet dan buruk sampai merosotnya performa sebuah klub adalah bukti sahihnya. Lebih menyebalkannya lagi, banyak pihak yang dengan senang hati mengikuti kemauan sang politisi walau di ujung kisah bakal kecewa bukan kepalang.

Langkah para politisi tersebut memang salah kaprah meski praktiknya tidak dilarang karena tak ada regulasi spesifik mengenai hal itu. Pemerintah sudah seharusnya memasyarakatkan olahraga agar tercipta sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan punya kualitas hidup baik.

BACA JUGA:  Wartawan Harus Baik, Pemain Bagaimana?

Akan tetapi, ada ironi dari itu semua. Selama ini pemerintah cuma menggunakan olahraga, khususnya sepakbola, sebagai alat pendulang suara demi kekuasaan. Tak heran kalau janji para politisi kepada fans rata-rata berputar pada prestasi instan semata.

Ambisi Politik di Balik Piala Dunia U-20?

Beberapa waktu lalu presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2021. Inpres bernomor 8/2020 tersebut menjelaskan dalam rangka penyelenggaraan ajang dua tahunan itu, presiden Jokowi menginstruksikan kepada kabinet Indonesia Maju, pihak Kepolisikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga para Kepala Daerah untuk mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing demi kelancaran ajang tersebut.

Sementara itu, dalam Keppres nomor 19/2020, Jokowi membentuk susunan panitia nasional INAFOC (Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee). Susunan panitia pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Bagi kita penggemar sepakbola, hal tersebut mungkin terkesan bagus. Namun bagi orang awam, hal di atas sangat lucu. Bagaimana seorang presiden sampai harus turun tangan, bahkan menugaskan hampir separuh menteri dalam kabinetnya untuk mengurus sebuah kejuaraan sekelas Piala Dunia kelompok umur. Mengapa tak menunjuk mereka yang punya kapabilitas untuk itu?

Kalau memang sebagian orang yang menganggap Piala Dunia U-20 adalah kejuaraan besar, saya punya pertanyaan sederhana untuk kalian. Coba sebutkan siapa pemenang tiga edisi terakhir Piala Dunia U-20? Bisakah pertanyaan itu dijawab tanpa harus berselancar di internet terlebih dahulu?

Bukan hanya dari sisi penyelenggaraan saja yang perlu disorot. Dari segi partisipasi saja sudah banyak keanehan yang muncul. Pemerintah dan federasi seakan berlebihan dalam memberikan target untuk tim nasional U-20 yang akan berlaga di kejuaraan tersebut. Secara terang-terangan mereka ingin para penggawa Garuda Muda lolos hingga perempatfinal. Padahal kita sama-sama tahu bahwa untuk berbicara di tingkat Asia Tenggara saja, Indonesia begitu kepayahan.

BACA JUGA:  Piala Menpora: Oase di Tengah Pandemi Covid-19

Saking ambisiusnya proyek Piala Dunia U-20, sempat muncul wacana naturalisasi besar-besaran yang siap dilaksanakan oleh PSSI. Hal ini tentu bertolak belakang dari tujuan kompetisi kelompok umur yang dibentuk. Sejatinya, kompetisi kelompok umur merupakan wadah bagi sebuah negara untuk memaksimalkan pembinaan sekaligus menemukan bakat-bakat terbaik yang dapat dijadikan pilar di level timnas.

Saya pun bertanya-tanya, mengapa sampai saat ini program naturalisasi yang dijalankan oleh federasi tak jua membuahkan hasil optimal? Padahal praktik tersebut sudah dilakukan selama satu dekade pamungkas. Kalian tentu ingat dengan sosok Jhonny van Beukering, Toni Cussel atau Charles Orock yang kini tak diketahui di mana rimbanya.

Sudah waktunya pemerintah mengubah cara pandang mereka tentang olahraga, khususnya sepakbola. Bersinergi dengan federasi, tentu buat mencari cara agar perubahan itu nyata adanya, menjadi keharusan. Namun paling tidak, niat untuk itu kudu dimurnikan. Bukan lagi topeng buat tujuan-tujuan tertentu yang menyenangkan diri sendiri. Dengan begitu, perkembangan olahraga Indonesia, termasuk sepakbola, bakal terlihat dan kita takkan lagi minder di hadapan negara-negara lainnya.

Komentar
Seorang penggemar Real Madrid yang sedang menjalani masa kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Dapat dihubungi di akun Twitter @RijalF19.